19 January 2023 - Oleh Kantor Kerja Sama Unwira

Kategori : Kerja Sama dengan Lembaga Lain

Fakultas Hukum Unwira Teken MoU dan PKS dengan FHP Law School Jakarta


Fakultas Hukum Unwira Teken MoU dan PKS dengan FHP Law School Jakarta

UNWIRA - Faizal Hafied & Partners Law School (FHP Law School) Jakarta menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Beasiswa Pendididikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang pada Kamis (19/01/2023). Bertempat di Ballroom St. Hendrikus, Lantai 4 (Empat) Gedung Rektorat UNWIRA, Jalan San Juan No. 1, Penfui Timur, Kupang Tengah, penandatanganan MoU itu dihadiri oleh Pater Dr. Philipus Tule, SVD., Rektor Unwira, Bapak Satria Utama, Presiden FHP Law School, Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Unwira, Br. Yohanes Arman, SVD., SH., MH., Ketua Program Studi Hukum Unwira, Ibu Beatrix Yunarti Manehat, SE., M.S.A., Sekretaris Kantor Kerja Sama dan Pusat Pengembangan Karier Unwira, Para Dosen Fakultas Hukum Unwira, dan mahasiswa/i Fakultas Hukum Unwira angkatan 2018.

Baca juga: Kembangkan Literasi: Unwira Bangun Kerja Sama dengan Tiga Badan Usaha

MoU dan PKS itu berisikan tentang Program Beasiswa PKPA bagi para dosen dan mahasiswa/i lulusan terbaik dari Fakultas Hukum Unwira. Menurut Bapak Satria Utama, Presiden FHP Law School, tujuan MoU dan PKS itu ialah untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Unwira.

“Pertama-tama, saya patut berterima kasih atas kesediaan Unwira untuk bekerja sama dengan kami. FHP Law School sudah berdiri sejak tahun 2007. Sejak berdirinya, penerima beasiswa FHP Law School sudah mencapai 35.000-an orang di seluruh Indonesia. Kemudian, sejak tahun 2017, salah satu program kami ialah beasiswa pendidikan. Kami ingin mengembangkan PKPA ke seluruh Indonesia. Tujuan kami ialah untuk memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi seluruh warga Indonesia sesuai dengan amanat Undang-undang,” tutur Bapak Satria Utama dalam sambutannya.

Baca juga: 638 Mahasiswa/i UNWIRA Dilepaskan ke Lokasi KKNT-PPM

Dalam kerja sama dengan Unwira, tambah Bapak Satria Utama, beasiswa penuh PKPA dari FHP Law School diberikan kepada 10 (sepuluh) mahasiswa/i lulusan terbaik dan seluruh dosen di Fakultas Hukum Unwira. Bentuk konkret dari beasiswa ini ialah berupa potongan biaya senilai Rp 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seluruh wisudawan/ti peserta Yudisium/Wisuda Fakultas Hukum Unwira. Kemudian, untuk para dosen, beasiswa itu sepenuhnya ditanggung oleh Law School.

“Selain untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman, beasiswa penuh PKPA dari FHP Law School ini berguna juga untuk pengembangan karier, membangun jaringan yang lebih luas, dan mendapatkan sertifikat profesi advokat. Sebab, PKPA ini merupakan kelas nasional dari Sabang sampai Merauke. Khusus untuk para dosen, lewat PKPA ini, para dosen akan dibantu untuk mengembangkan jejaring dengan akademisi-akademisi lain di level nasional,” ungkap Bapak Satria Utama.

Menanggapi informasi yang disampaikan oleh Bapak Satria Utama, Pater Dr. Philipus Tule, SVD., Rektor Unwira, mengatakan bahwa beasiswa ini penting karena sekarang orang harus melek hukum, terutama karena Pemilu 2024 sudah dekat.

Baca juga: UNWIRA Selenggarakan Seminar Bertajuk “Revitalisasi Spiritualitas St. Arnoldus Janssen”

“Penandatanganan MoU dan PKS ini berkontribusi untuk Pemilu yang aman, damai, dan demokratis. Di samping itu, beasiswa adalah salah satu bukti kontribusi FHP Law School untuk negeri. Oleh karena itu, saya menghimbau agar hal yang baik ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa/i dan para dosen Unwira dengan sebaik-baiknya. Sebab, tawaran beasiswa ini menjadi inspirasi bagi semua lembaga untuk memberikan beasiswa yang berguna bagi pembangunan bangsa. Maka, dari tempat ini, saya patut berterima kasih kepada FHP Law School,” tutur ahli dan dosen Filsafat Islam (Islamologi) Unwira yang menyelesaikan Program Doktoral-nya di The Australian National University, Canbera-Australia.

Untuk menutupi acara penandatanganan MoU dan PKS itu, Bapak Satria Utama mengatakan bahwa MoU dan PKS itu harus segera diimplementasikan.

Baca juga: Rektor UNWIRA Jadi Narasumber dalam Bedah Buku “Islam dan Pancasila”

“Yang terpenting dari MoU dan PKS ini ialah implementasi. Pada dasarnya, kami ingin MoU dan PKS ini segera diimplementasikan, entah itu dilaksanakan secara online atau offline. PKPA ini akan dilaksanakan dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Sebab, lulusan S1 Hukum sangat diminati saat ini. Apalagi sekarang, seluruh dimensi kehidupan bersinggungan dengan Hukum. Oleh karena itu, profesi advokat masih sangat dibutuhkan dan jumlah advokat di Indonesia masih sangat kurang,” pungkas Bapak Satria Utama.

(Oleh: Fr. Ricky Mantero, SVD)