Bahas Inovasi Pelayanan Publik, UNWIRA Selenggarakan Kuliah Umum Bersama Biro Organisasi Setda NTT dan Ombudsman RI Perwakilan NTT

UNWIRA - Program Studi (Prodi) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang menyelenggarakan Kuliah Umum dengan tema "Inovasi Pelayanan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik" pada Rabu (14/06/2023).

Bertempat di Auditorium St. Paulus, Lantai IV, Gedung Rektorat, Kampus Penfui UNWIRA, Kuliah Umum itu dibuka oleh Drs. Rodriques Servatius, M.Si., Wakil Rektor III UNWIRA.

Dalam sambutan pembukanya, Bapak Drs. Rodriques Servatius, M.Si mengatakan bahwa kiat dan metode pelayanan publik yang inovatif yang telah diperkenalkan selama ini bertujuan untuk mencapai manusia yang otonom.

"Inovasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan perubahan dan beradaptasi dengan perubahan," ujar Wakil Rektor UNWIRA yang biasa dipanggil Bapak Servas.

Sebagai penutup, Bapak Servas menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaran Kuliah Umum tersebut dan memberikan semangat kepada mahasiswa/i yang hadir.

Kuliah Umum itu menghadirkan 3 (tiga) narasumber, yaitu Ibu Dr. Indriyati, M.Si (Dosen Prodi Ilmu Administrasi Publik UNWIRA), Ibu Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M (Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT), dan Bapak Darius Beda Daton, S.H (Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT), serta dipandu oleh Bapak Drs. Marianus Kleden, M.Si (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNWIRA).

Dalam penyampaian materinya, Ibu Dr. Indriyati, M.Si mengatakan bahwa agar inovasi pelayanan publik mencapai nilai best practice, pelayanan publik harus memenuhi 3 (tiga) kriteria, di antaranya: 1) Dampak; 2) Kemitraan; dan 3) Keberlanjutan.

“Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya,” ungkap Ibu Indri, Alumnus Universitas Brawijaya.

Selanjutnya, Ibu Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M., Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, dalam materinya tentang "Dinamika Pelayanan Publik di NTT”, menyampaikan beberapa persoalan pelayanan publik yang meliputi: 1) Peran tugas pokok dan fungsi pemerintah sebagai public servant belum dihayati; 2) Birokrasi pelayanan publik panjang, berbelit, tidak transparan, dan tidak akuntabel; dan 3) Kesadaran pentingnya pelayanan publik di kalangan pemerintah masih lemah.

Menurut Ibu Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M., kesadaran yang lemah tersebut tidak hanya disebabkan oleh kegiatan Pemerintah yang cenderung masih bersifat monopoli, tetapi juga karena kesadaran masyarakat sebagai konsumen masih sangat lemah, sehingga masyarakat lebih banyak berposisi sebagai objek. Untuk itu, Ibu Flouri mengharapkan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP).

"Penyelenggara pelayanan publik harus memiliki SPP dan wajib diterapkan, serta dipublikasikan agar masyarakat tahu,” tegas Ibu Flouri.

Di sisi lain, Bapak Darius Beda Daton, S.H., Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, menyampaikan 2 (dua) bentuk pengawasan pelayanan publik, yakni pengawasan internal dan eksternal.

“Masyarakat merupakan bagian dari pengawas eksternal yang memiliki hak untuk melakukan pengaduan tentang pelayanan publik. Intinya, pengaduannya disampaikan secara santun,” tutur Bapak Darius.

Menurut Bapak Darius, pengaduan masyarakat dapat menjadi kesempatan kedua untuk memperbaiki pelayanan dan menjadi salah satu alat evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Lebih lanjut, Bapak Darius menjelaskan 4 (empat) hal dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain anggaran yang cukup, Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup, sarana dan prasarana yang cukup, serta dukungan masyarakat.

Terakhir, Bapak Darius menekankan perlu adanya konsistensi dan komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang semakin baik.

“Perubahan belum pasti membawa perbaikan, tetapi dapat dipastikan bahwa untuk menjadi lebih baik, segala sesuatu harus berubah,” pungkas Bapak Darius.

(Penulis: Ocha Saru; Editor: Ricky Mantero)