Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan UNWIRA Gelar Seminar; Hadirkan Tiga Pembicara Lintas Profesi

UNWIRA - Memperingati Hari Kartini yang jatuh pada 21 April, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Katolik Widya Mandira menggelar seminar dengan tema,"Mewujudkan Mimpi-mimpi Kartini dengan Menjaga Semangat Kesetaraan, Pendidikan, dan Emansipasi Perempuan di Masa Kini", pada Selasa (23/042024).

Bertempat di Aula St. Hendrikus, seminar ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Theodora Ewalde Taek, anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024, Grace Gracelia, Staf Advokasi Kampanye dan Pengorganisasian Masyarakat WALHI NTT, dan Pater Petrus Tan, SVD., S.Fil., M.Th., Dosen Fakultas Filsafat UNWIRA. Seminar ini dihadiri oleh dosen, mahasiswa, aktivis lingkungan hidup (WALHI NTT), serta masyarakat umum.

Dalam sesi pemaparan materi, Grace Gracelia berkomentar tentang situasi perempuan di Nusa Tenggara Timur saat ini. Menurutnya, perempuan NTT menghadapi persoalan lama, yaitu sistem patriarki.

“Di NTT, perempuan yang menenun dan perempuan yang bertani adalah perempuan yang memiliki perjuangan,” jelasnya.

Meski demikian, menurut Grace, dalam bidang hukum dan politik, hak legal perempuan untuk mencegahnya dari kekerasan masih kurang. Ruang politik masih belum secara luas melibatkan perempuan.

“Walaupun ada 30 persen kuota untuk perempuan di DPR, tetapi sistem kita yang masih patriarki menghambat keterlibatan perempuan. Selain itu, akses perempuan terhadap sumber daya alam juga sangat terbatas. Tidak ada keadilan gender tanpa keadilan ekologis,” tekannya.

Sementara itu, dalam sesi diskusi, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Yohana Fransiska Medho, S.IP., M.IP., turut membagikan pandangannya tentang perempuan dan kesetaraan gender. Menurutnya, diskriminasi dan kekerasan berbasis gender sulit hilang sebab telah melekat dalam struktur budaya dan ideologi patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat dari generasi ke generasi.

“Struktur patriarki sering dilegitimasi oleh negara, budaya, dan agama,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh peserta dan perempuan yang hadir untuk berani mematahkan stigma buruk terhadap perempuan, berani menentukan pilihan hidup sendiri, dan memperjuangkan hak dan keadilan bagi perempuan.

Didimus Dedi Dhosa, S.Fil., MA., dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, menambahkan bahwa akses perempuan untuk bersaing secara politik akan semakin sulit selama politik kelas dilenyapkan oleh politik kepentingan dan politik identitas. Menurutnya, politik identitas sangat kuat dalam setiap kontestasi pemilu sehingga tidak mengakomodasi kepentingan kelas seperti kebutuhan kaum perempuan.

Seminar ini ditutup dengan penandatanganan berita acara, penyerahan piagam, dan pose bersama para pemateri.

(Penulis: Tarsisius Galung; Editor: Yosefa Saru)