Bedah Buku Reset Indonesia di UNWIRA Soroti Ketimpangan Agraria, Lingkungan, dan Pembangunan Daerah

UNWIRA – Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Katolik Widya Mandira berkolaborasi dengan sejumlah komunitas di Kota Kupang menggelar Bedah Buku Reset Indonesia: Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan, di Aula St. Hendrikus UNWIRA, Kamis (20/08/2026). Kegiatan ini membuka ruang diskusi mengenai berbagai persoalan Indonesia, mulai dari ketimpangan agraria, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga pembangunan dan keterwakilan kepentingan masyarakat daerah.

Diskusi ini menghadirkan Dandhy Laksono dan Benaya Harobu, Penulis buku Reset Indonesia, Yuvensius S. Nonga, Direktur WALHI NTT, Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif PIKUL, Novemy Leo, Wartawan Pos Kupang, serta Maximianus Ardon Bidi, Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan, sebagai narasumber. Diskusi dimoderatori oleh Joy Sihombing dari Kupang Book Party.

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UNWIRA, Yohana Fransiska Medho, S.IP., M.IP., dalam pembukaan menyampaikan bahwa kemerdekaan tidak seharusnya berhenti sebagai simbol. Menurutnya, generasi muda perlu terlibat dalam menentukan masa depan NTT melalui proses belajar dan kepedulian terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat.

Buku Reset Indonesia ditulis oleh empat generasi dan lahir dari tiga ekspedisi jurnalistik lintas generasi, yakni Ekspedisi Zamrud Khatulistiwa, Indonesia Biru, dan Indonesia Baru.

Dalam paparannya, Dandhy Laksono menyoroti persoalan ketimpangan agraria dan hilangnya keanekaragaman hayati. Menurutnya, pemerataan penguasaan tanah telah lama menjadi gagasan, tetapi hingga kini belum sepenuhnya terwujud.

“Kalau ingin mengurangi kelemahan sosial, maka kembalikan keadilan agraria,” ujar Dandhy.

Menurut Dandhy, persoalan agraria tidak berhenti pada pembagian tanah. Setelah tanah didistribusikan, masyarakat juga perlu menjaga biodiversitas yang menjadi bagian penting dari kekayaan alam.

Ia kemudian menyinggung kondisi masyarakat Mollo, Timor Tengah Selatan (TTS), yang menghadapi persoalan hilangnya benih lokal akibat ketergantungan terhadap pestisida, bahan kimia pertanian, dan bibit hibrida.

“Melihat satu Mollo, kita bisa membayangkan satu Indonesia,” kata Dandhy.

Sementara itu, Benaya Harobu menyoroti persoalan pembangunan yang belum selalu memberikan ruang yang setara bagi masyarakat lokal. Berdasarkan pengalaman jurnalistiknya di sejumlah daerah, ia melihat masyarakat sering kali harus berjuang sendiri untuk mempertahankan ruang hidup dan menyampaikan kepentingannya kepada pemerintah.

Benaya juga menekankan pentingnya peran lembaga politik dan para wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah.

“Ini tugas-tugas yang harus dilakukan oleh partai-partai politik. Tugas-tugas yang harus dilakukan oleh perwakilan-perwakilan kita,” ujar Benaya.

Ia turut menekankan bahwa pembangunan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah Indonesia karena karakteristik dan kebutuhan setiap daerah perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan.

“Jawa beda, NTT beda,” tegasnya.

Persoalan pembangunan daerah, lingkungan, agraria, dan politik kemudian menjadi bagian dari diskusi bersama para narasumber dan peserta melalui sesi tanggapan serta tanya jawab.

Selain diskusi, kegiatan dimeriahkan dengan penampilan musik dari Bhuram dan Band Rumput Tetangga. Sejumlah lapak komunitas juga hadir, di antaranya Leko Book Store, Kupang Book Party, dan Lucule. (an/ys/ms)