FISIP UNWIRA Gelar Kuliah Umum Bahas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital

UNWIRA — Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) menggelar kuliah umum bertajuk “Mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital: Sinergi Kebijakan, Implementasi, dan Implikasi bagi Masyarakat”, pada Kamis (6/11/2025), di Aula St. Paulus Gedung Rektorat UNWIRA.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Jefri Baitanu, S.IP., M.M (Kabid Data, Evaluasi, dan Pengendalian BAPPEDA Kota Kupang), Wildrian R. Otta, SSTP., M.M (Kepala DPMPTSP Kota Kupang), dan Dr. Indriyati, S.IP., M.Si (Dosen Administrasi Publik UNWIRA). Kuliah umum dipandu oleh Stephanie Lawalu, S.Sos., MPP., Dosen Administrasi Publik UNWIRA.

Rektor UNWIRA, P. Dr. Stefanus Lio, SVD., S.Fil., M.A., dalam sambutannya menegaskan bahwa tema, “Mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital: Sinergi Kebijakan, Implementasi, dan Implikasi bagi Masyarakat” merupakan topik yang sangat relevan dengan perkembangan tata kelola pemerintahan modern saat ini.

“Digitalisasi pelayanan publik bukan hanya sekadar inovasi teknologi, tetapi juga wujud nyata dari komitmen pemerintah dan dunia akademik untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” tekannya.

Sementara itu, Jefri Baitanu menekankan pentingnya integrasi data dan sistem evaluasi dalam mendukung kebijakan digitalisasi pelayanan publik di daerah.

Senada dengan itu, Wildrian Otta menjelaskan bahwa penerapan sistem pelayanan perizinan berbasis digital di DPMPTSP Kota Kupang dinilai mampu memangkas birokrasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, Dr. Indriyati menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, dan kesiapan sumber daya manusia agar transformasi digital benar-benar memberikan manfaat nyata bagi publik.

“Digitalisasi pelayanan publik harus memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan, agar manfaat teknologi tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, tetapi juga merata bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu menciptakan sistem pelayanan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Program Studi Administrasi Publik berkomitmen memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap praktik dan tantangan pelayanan publik di era digital, sekaligus membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. (ar/ys/ms)