Fakultas Hukum UNWIRA Gelar Seminar Nasional dan Temu Alumni dalam Rangka Dies Natalis ke-40

UNWIRA - Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) menggelar seminar nasional dan temu alumni dalam rangka dies natalis ke-40 Fakultas Hukum. Kegiatan yang berlangsung di Aula A300 Kampus Merdeka UNWIRA pada Jumat (5/6/2026) ini dihadiri oleh Civitas Academica Fakultas Hukum, para alumni, serta tamu undangan.

Mengusung tema “Menjaga Supermasi Hukum di Tengah Dinamika Politik Kekuasaan”, kegiatan ini menghadirkan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Irjen. Pol. (Purn). Dr. Drs Jhoni Asadoma, M.Hum, sebagai pembicara utama.

Turut Hadir sebagai narasumber Dr. Pius Rengka, S.H., M.Sc., Antonius Yohanes Bala, S.H., dan Yuvensius Stefanus Nonga, S.H., M.H.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor III, Dr. Yohanis Nurak Siwa, S.Pd., M.Pd., yang menegaskan bahwa keadilan, penegakan hukum, supremasi hukum, dan dinamika politik kekuasaan merupakan isu yang sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini.

“Hukum tidak boleh hadir hanya sebagai teks atau instrumen yang melayani kepentingan tertentu, tetapi harus hidup sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, Jhoni Asadoma menekankan bahwa supremasi hukum harus tetap menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“Di tengah berbagai tantangan dan dinamika yang berkembang, kita harus mampu menanggapi berbagai persoalan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum. Hukum harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan kebijakan sehingga pembangunan dapat berjalan secara adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Pius Rengka mengawali sesi materi dengan membahas fenomena kekuasaan dalam perspektif negara hukum. Menurutnya, kekuasaan yang tidak dibatasi oleh hukum berpotensi melahirkan dominasi dan ketidakadilan.

“Hukum harus menjadi sarana kritik terhadap dominasi kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan harus dibatasi melalui prinsip rule of law, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang independen, dan mekanisme pengawasan yang efektif,” jelasnya.

Melengkapi sesi penyampaian materi, Antonius Yohanes Bala menyoroti pentingnya perlindungan masyarakat adat dalam berbagai kebijakan pembangunan.

Ia menegaskan bahwa pembangunan yang berkeadilan harus menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, terutama terkait tanah, budaya, dan sumber daya alam.

Adapun Yuvensius Stefanus Nonga mengangkat isu pembangunan dan krisis lingkungan yang semakin kompleks akibat eksploitasi sumber daya alam.

Seminar nasional dan temu alumni ini menjadi salah satu rangkaian utama dies natalis ke-40 Fakultas Hukum UNWIRA sekaligus momentum refleksi atas peran Fakultas Hukum dalam melahirkan insan hukum yang kritis, berintegritas, dan berkomitmen pada penegakan keadilan di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. (rn/ys/ms).