Dalam FKP Rancangan Awal RPJPN 2025- 2045 bersama Bappenas di Mataram - NTB, Rektor UNWIRA Kupang Bahas 7 (Tujuh) Kiat Menangkal Radikalisme Agama

UNWIRA – Pada Kamis (15/06/2023), Pater Dr. Philipus Tule, SVD., Rektor Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang, mengikuti pertemuan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP): Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025- 2045 “Indonesia Emas (IE) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju”.

Bertempat di Hotel Aston Inn Mataram, Jl. Panca Usaha No.1, Cilinaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), kegiatan itu diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas).

Kegiatan itu dihadiri oleh Amich Alhumami, Ph.D., Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Bappenas, Pater Dr. Philipus Tule, SVD., Rektor UNWIRA Kupang, Prof. Dr. H. Nuriadi Sayip, S.S., M.Hum., Guru Besar Sastra dan Budaya (Humaniora) Universitas Mataram, dan Dr. Els Rieke Tieneke Katmo, Ekolog, Pemerhati Budaya, Akademisi Universitas Papua.

Menurut Amich Alhumami, Ph.D., Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Bappenas, penyelenggaraan FKP ini bertujuan untuk menjaring aspirasi serta memperoleh saran dan/atau masukan dari berbagai pihak tentang arah kebijakan pembangunan di bidang agama dan kebudayaan yang tertuang dalam dokumen RPJPN 2025-2045. Selain itu, lanjut Amich Alhumami, Ph.D., forum ini juga diharapkan mampu menghasilkan perbaikan terhadap langkah serta upaya yang ingin dicapai pada setiap tahap perencanaan pembangunan bidang agama dan kebudayaan untuk periode 20 tahun mendatang.

Sementara itu, sebagai narasumber yang dapat memberikan tinjauan kritis terhadap Rancangan Awal Konsep IE dalam RPJPN 2025-2045, Pater Dr. Philipus Tule, SVD., Rektor UNWIRA Kupang, membawakan materi berjudul “Indonesia Emas Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju demi Kebangsaan yang Sejahtera”.

Dalam presentasinya, Pater Dr. Philipus Tule, SVD menyampaikan situasi dan kondisi Indonesia yang menghadapi radikalisme agama yang berwajah jamak. Menurut dosen Islamologi UNWIRA Kupang itu, dalam beberapa dekade terakhir ini, berbagai konflik dan kekerasan internal umat beragama dan eksternal antar umat beragama di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah terjadi.

“Fenomena radikalisme agama dan etnosentrisme budaya muncul di mana-mana dan kita harus mewaspadainya karena hal itu menghambat pembangunan dan mengancam kelanggengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan,” ujar Pater Lipus, alumnus Program Doktoral di The Australian National University, Canberra-Australia.

Lebih dari itu, Pater Lipus, Pastor SVD yang pernah menulis buku berjudul Longing for the House of God, Dwelling in the House of the Ancestors: Local Belief, Christianity, and Islam Among the Keo of Central Flores, mengatakan bahwa radikalisme agama dalam konteks modern muncul dari kesalahan interpretasi tentang dunia, agama dan kehidupan manusia, serta penyalahgunaan ‘sentimen publik’ yang dikenal dalam politik dengan ‘demokrasi, musyawarah untuk mufakat, perwakilan rakyat, kesejahteraan umum, keadilan, pemerataan, dan lain-lain’.

”Di kala semua anasir ‘sentimen publik’ ditekan dan diabaikan oleh kelompok dominan, maka umat beragama akan mengandalkan Allah-nya. Situasi atau kondisi dengan kekurangan atau ketiadaan kompromi atas sentimen publik akan menyuburkan lahan bagi para radikalis agama dengan mengandalkan agama dan Allah-nya,” ungkap Pater Lipus, penulis buku berjudul “Mengenal Kebudayaan Keo: Dongeng, Ritual, dan Organisasi Sosial” dan ”Ilmu Perbandingan Agama”.

Menghadapi pelbagai efek destruktif dari radikalisme, sambung Pater Lipus, aksi revitalisasi nilai religi dan etika religius, serta kebudayaan dalam konteks nasional semakin urgen, sehingga kita bisa menciptakan moderasi di Indonesia.

”Kita diajak untuk memikirkan langkah-langkah konkret atau kiat-kiat menangkal radikalisme agama, baik preventif maupun kuratif sebagai berikut: 1) Kaderisasi umat beriman militan, bukan radikal; 2) Pendidikan multikultural di berbagai level pendidikan; 3) Sosialisasi wacana keagamaan baru; 4) Pemahaman, penghayatan dan sikap keagamaan zaman milenial yang inklusif; 5) Keniscayaan kebhinekaan dan penguatan wawasan kebangsaan; 6) Pelestarian budaya yang otonom dan relasi agama dan kebudayaan; dan 7) Jejaring lintas iman yang inklusif,” pungkas Pater Lipus, penulis buku ”Mengenal dan Mencintai Muslim dan Muslimat”.

Kegiatan itu merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan peraturan pelaksananya untuk RPJPN 2025- 2045.

(Penulis: Ricky Mantero)